Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

PUPR: Penyaluran Dana FLPP 14 Bank di Bawah Ketentuan

 

Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan mengungkapkan 28 bank pelaksana telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di atas 70 persen per September 2020.

"Posisi ini ideal untuk bank pelaksana, sehingga penyaluran dana FLPP lebih cepat dan tepat sesuai dengan kesepakatan yang ada," ujar Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin, Minggu (13/9).

Sebanyak 28 bank pelaksana dengan penyaluran FLPP di atas 70 persen berasal dari tujuh bank nasional dan 21 bank pembangunan daerah (BPD).

Namun, masih ada 14 bank yang penyalurannya belum sesuai ketentuan. Secara rinci, sembilan bank pelaksana, terdiri dari satu bank nasional dan delapan BPD belum menyentuh penyaluran di atas 70 persen, tepatnya masih di atas 50 persen.

Sisanya sebanyak lima bank pelaksana terdiri dari dua bank nasional dan tiga BPD, penyaluran dana FLPP-nya masih di bawah 50 persen.

Seharusnya, Arief menuturkan sesuai perjanjian kerja sama, idealnya bank pelaksana yang ada telah menyalurkan dana FLPP paling sedikit 70 persen.

"Pertengahan Oktober ini kami akan segera melakukan evaluasi kinerja bank pelaksana untuk kuartal ketiga tahun ini," jelasnya.

Evaluasi, sambung dia, sebagai upaya untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan pembiayaan perumahan.

Artinya, bila ada bank pelaksana yang belum optimal dalam menyalurkan dana FLPP, akan dialihkan kuotanya kepada bank pelaksana yang lebih optimal. Sehingga, dana FLPP dapat disalurkan dengan tepat, cepat dan sesuai dengan aturan yang ada.

Sejauh ini, dana FLPP mengalir untuk 88.252 unit rumah dengan nilai Rp8,98 triliun atau 86,10 persen dari target yang sebanyak 102.500 unit rumah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan nilai Rp11 triliun.

Secara total, penyaluran FLPP periode 2010-2020 sebanyak 743.854 unit rumah dengan nilai Rp53,35 triliun.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini