Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan
keamanan jaksa penuntut
umum (JPU) yang bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua
Hutabarat atau Brigadir J.
"Teknis nanti Pak Jampidum akan berkoordinasi dengan kepolisian,"
kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut
Sumedana dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/10/2022).
Ketut setuju dengan pendapat Menteri
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang
menyarankan agar jaksa yang menangani kasus Ferdy Sambo adalah jaksa terpilih
dan dikarantina guna menghindari teror.
Menurut Ketut, untuk pemilihan jaksa
terbaik dalam menangani perkara tersebut memang diharuskan.
"Jaksa harus mempunyai
pengalaman, kapasitas dan integritas sehingga mempunyai sikap profesionalisme,”
katanya.
Terkait pengamanan jaksa, lanjut
Ketut, hal itu juga penting dipertimbangkan mengingat kasus tersebut menarik
perhatian masyarakat sehingga perlu dipastikan jaksa penuntut umum yang
mengawal pembuktian kasus tersebut bisa bekerja secara nyaman, tanpa intervensi
dan ancaman.
“JPU yang menangani juga lebih
nyaman, begitu juga keluarganya sehingga tidak ada tekanan dalam proses
persidangan,” kata Ketut.
Untuk itu, kata Ketut, pihak
Jampidum akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses pengamanan di
persidangan.
"Kalau safe house (penjagaan
rumah) belum diperlukan,” ujar Ketut.
Kejaksaan Agung telah menunjuk jaksa
penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16A) pembunuhan
berencana Brigadir J sebanyak 30 orang, yang menangani lima berkas perkara.
Sedangkan untuk kasus obstrucktion
of justice ada 43 JPU yang akan menangani tujuh berkas perkara.
Sebelumnya, Rabu (28/9) Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) menyatakan berkas perkara pembunuhan
berencana terhadap Brigadir J (Pasal 340) dan menghalangi penyidikan kasus
pembunuhan Brigadir J (obstruction of justice) telah lengkap secara formil
maupun materiil atau P-21.
Jampidum meminta penyidik Bareskrim
Polri untuk melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kedua perkara
tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk segera bisa disidangkan.
Polri mengagendakan pelimpahan tahap
II tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari
Jaksel) pada Rabu (5/10) mendatang.
Komentar
Posting Komentar