Per Oktober 2021, Bank BTN Telah Salurkan 110.000 Unit KPR Subsidi

 

PT Bank Tabungan Negara atau BTN mencatat telah menyalurkan 110.000 unit KPR subsidi hingga pertengahan Oktober 2021. Hingga akhir tahun, perusahaan menargetkan penyaluran KPR Subsidi untuk 130.000 hingga 140.000 subsidi.

Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, prospek pertumbuhan ekonomi tahun depan akan semakin cerah seiring melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Hal ini diharapkan diikuti oleh peningkatan ekonomi dari berbagai sektor sehingga dapat berimplikasi dalam pembelian properti di tahun depan.

Selain itu, penyaluran KPR subsidi juga didukung banyaknya kerja sama perseroan dengan developer - developer yang memiliki potensi perumahan untuk mendukung penyaluran KPR Bersubsidi serta penyempurnaan yang dilakukan sehingga membantu proses percepatan akad KPR Bersubsidi.

"BTN juga melakukan kerja sama yang baik antar stakeholder lainnya untuk menciptakan pasokan dan permintaan perumahan KPR Subsidi dan tentunya dukungan pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi KPR Bersubsidi," kata Nixon saat Akad Kredit Massal di Pasuruan, Jawa Timur dikutip Minggu (17/10).

BTN menggelar akad kredit massal sebanyak 3.000 unit di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Habitat Dunia yang diperingati setiap hari Senin minggu pertama bulan Oktober. Nixon mengatakan, akad massal ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun ini untuk membantu meningkatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

"KPR yang diakadkan terdiri dari KPR FLPP dan BP2PT. Ini untuk menghabiskan sisa kuota FLPP yang akan habis pada Oktober 2021 ini," ujar Nixon.

Nixon menuturkan, Pasuruan menjadi pusat akad kredit massal dikarenakan potensi pengembangan perumahan subsidi cukup potensial di wilayah tersebut. Selain itu pemerintahnya juga sangat mendukung dalam hal pemenuhan perumahan subsidi.

Menurut Nixon, Bank BTN terus berupaya meningkatkan penyaluran FLPP khususnya di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan proses bisnis dan kebijakan yang sifatnya regional customize di masing-masing wilayah.

"Hal Ini tentunya sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, baik itu hubungan dengan legalitas, penguasaan lahan, perizinan atau kondisi lain yang menjadi kendala dalam penyaluran FLPP," ujarnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ide Trading dari CGS International Sekuritas: BBRI, BBNI, EXCL, VKTR, INCO, PTPP

Proyeksi IHSG & Rekomendasi Saham BNGA, EXCL, BMRI, dan BKSL Untuk Rabu

BRI Life Menerima 4 Penghargaan dari 3 Institusi,Cetak Kinerja Positif Sepanjang 2023