PT Bank Tabungan Negara atau BTN mencatat telah menyalurkan 110.000 unit KPR
subsidi hingga pertengahan Oktober 2021. Hingga akhir tahun, perusahaan
menargetkan penyaluran KPR Subsidi untuk 130.000 hingga 140.000 subsidi.
Wakil Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, prospek
pertumbuhan ekonomi tahun depan akan semakin cerah seiring melandainya kasus
Covid-19 di Indonesia. Hal ini diharapkan diikuti oleh peningkatan ekonomi dari
berbagai sektor sehingga dapat berimplikasi dalam pembelian properti di tahun depan.
Selain itu, penyaluran KPR subsidi juga didukung banyaknya kerja sama
perseroan dengan developer - developer yang memiliki potensi perumahan untuk
mendukung penyaluran KPR Bersubsidi serta penyempurnaan yang dilakukan sehingga
membantu proses percepatan akad KPR Bersubsidi.
"BTN juga melakukan kerja sama yang baik antar stakeholder lainnya
untuk menciptakan pasokan dan permintaan perumahan KPR Subsidi dan tentunya
dukungan pemerintah dalam mendorong percepatan realisasi KPR Bersubsidi,"
kata Nixon saat Akad Kredit Massal di Pasuruan, Jawa Timur dikutip Minggu
(17/10).
BTN menggelar akad kredit massal sebanyak 3.000 unit di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Habitat Dunia yang diperingati
setiap hari Senin minggu pertama bulan Oktober. Nixon mengatakan, akad massal
ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun ini untuk membantu meningkatkan
perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.
"KPR yang diakadkan terdiri dari KPR FLPP dan BP2PT. Ini untuk
menghabiskan sisa kuota FLPP yang akan habis pada Oktober 2021 ini," ujar
Nixon.
Nixon menuturkan, Pasuruan menjadi pusat akad kredit massal dikarenakan
potensi pengembangan perumahan subsidi cukup potensial di wilayah tersebut.
Selain itu pemerintahnya juga sangat mendukung dalam hal pemenuhan perumahan
subsidi.
Menurut Nixon, Bank BTN terus berupaya meningkatkan penyaluran FLPP
khususnya di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan proses bisnis dan kebijakan
yang sifatnya regional customize di masing-masing wilayah.
"Hal Ini tentunya sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang
dihadapi, baik itu hubungan dengan legalitas, penguasaan lahan, perizinan atau
kondisi lain yang menjadi kendala dalam penyaluran FLPP," ujarnya.
Komentar
Posting Komentar