Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad
Farhan mengatakan bocornya data 279 juta penduduk yang tergabung dalam BPJS
Kesehatan seharusnya menjadi momentum pengesahan rancangan Undang-undang
Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Menurutnya, dengan pengesahan aturan hukum itu, maka data penduduk Indonesia
diharapkan aman agar tidak bocor dan diperjualbelikan di masa mendatang.
"Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan, data kesehatan WNI
sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor
sekecil apapun," kata Farhan dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5).
Dia mengatakan data warga negara apalagi di sektor kesehatan menjadi barang
yang sangat strategis, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Dia pun
menyayangkan kebocoran 279 juta data WNI yang bahkan diperjualbelikan secara
daring.
Oleh karena itu, menurutnya, harus ada penelitian dan investigasi lanjutan
mengapa peretas menyasar data BPJS Kesehatan. Bukan tidak mungkin, kata dia,
peretasan ini juga berkaitan dengan vaksin dan sindikat obat-obatan.
"Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien Covid-19.
Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat
obat-obatan," kata Farhan.
Dia bahkan menyebut ada kemungkinan keterlibatan 'orang dalam' berkaitan
dengan peristiwa ini. Farhan mengimbau agar kompetensi IT harus dievaluasi
karena data warga negara merupakan sektor strategis.
"Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti
mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak penting. Perlu
diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam peretasan," kata dia.
Sebelumnya, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor bahkan
diperjualbelikan di dunia maya. Hal ini juga telah dipastikan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahwa data BPJS Kesehatan terdapat di
dalam 279 juta data yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums.
Dugaan kuat bahwa data itu milik BPJS berasal dari sejumlah data yang
dibocorkan, yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga,
tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.
Komentar
Posting Komentar