Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 mulai 1 Juni
2021. Rencananya, pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemberian gaji
pokok.
"Waktu pemberian (gaji ke-13) Juni. Idealnya, diberikan paling cepat
bersamaan dengan pemberian gaji pokok Juni, yaitu tanggal 1 Juni," ujar
Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Mohammad
Averrouce
Kamis (20/5) lalu.
Pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun
2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima
Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.
Lantas, siapa saja yang akan menerima gaji ke-13 dari pemerintah?
Mengutip Pasal 2 PP Nomor 36 Tahun 2021, Jumat (28/5), pemerintah memberikan
gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN), penerima pensiun, dan penerima
tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Namun, pembayaran gaji ke-13 akan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Dalam Ayat 1 Pasal 3 disebutkan ASN yang dimaksud terdiri dari pegawai
negeri sipil (PNS) dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.
Lalu, Ayat 2 Pasal 3 menjelaskan lebih rinci bahwa PNS, TNI, dan anggota
Polri yang mendapatkan gaji ke-13 ini termasuk mereka yang bertugas di
perwakilan Indonesia di luar negeri, ditugaskan di luar instansi pemerintah
baik di dalam dan luar negeri dan gajinya masih dibayar oleh instansi induknya,
penerima uang tunggu, dan dihentikan sementara tetapi gajinya masih dibayarkan.
Lalu, Ayat 3 Pasal 3 memaparkan aparatur negara yang mendapatkan gaji ke-13
juga termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, dewan
pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hakim ad hoc, serta pimpinan dan anggota
lembaga nonstruktural.
Selanjutnya, pimpinan Badan Layanan Umum (BLU), pimpinan lembaga penyiaran
publik, serta pejabat yang hak keuangan atau hak administrasinya setingkat
dengan menteri.
Sementara, pejabat negara yang mendapatkan gaji ke-13
terdiri dari presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), ketua hingga anggota DPRD, menteri dan pejabat setingkat menteri, ketua
hingga anggota Mahkamah Konstitusi (MK), ketua hingga anggota Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), ketua hingga anggota KPK, ketua hingga anggota Komisi Yudisial,
gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil
walikota.
Beberapa penerima pensiun yang akan mendapatkan gaji ke-13, seperti penerima
pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia,
penerima pensiun orang tua dari PNS yang meninggal dunia dan tidak
mempunyai istri/suami, dan penerima pensiun warakawuri/duda atau anak dari
anggota Polri yang gugur/tewas.
Lalu, penerima tunjangan yang menerima gaji ke-13, di antaranya penerima
tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan anggota komite nasional
Indonesia pusat, serta penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan
kebangsaan.
Komentar
Posting Komentar