Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta
Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk
menunda dana transfer ke daerah, khususnya bagi sejumlah daerah yang masih
memiliki sisa APBD di perbankan. Alasannya, agar daerah tersebut bisa
memaksimalkan belanja daerah untuk mendukung perekonomian.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan untuk mendata daerah yang belum maksimal menggunakan APBD.
"Jadi, kalau kinerja belanja tidak gerak, lebih baik transfernya
ditahan dulu supaya dia belanjakan dulu," ujarnya dalam acara Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).
Ia juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk menggenjot belanja daerah pada
kuartal II 2021 ini. Tito meminta kepala daerah tidak menunda realisasi belanja
di akhir tahun. Pasalnya, masa pandemi covid-19 membutuhkan langkah luar biasa
termasuk dalam hal realisasi belanja daerah untuk mempercepat pemulihan
ekonomi.
"Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang gerak, pemerintah daerah
harus gerak juga. Oleh karena itu, belanjakan, diatur ritme belanja di daerah
jangan seperti business as usual seperti
tahun tanpa pandemi dilaksanakan, meledak nanti belanjanya banyak di akhir
tahun," imbuhnya.
Selain itu, ia juga mendorong kepala daerah untuk memaksimalkan belanja
modal dari porsi APBD ke kisaran 30 persen hingga 40 persen.
Saat ini, Tito mengaku masih menemui pemerintah daerah yang menganggarkan
belanja modal hanya 12 persen. Sedangkan, mayoritas atau 88 persen untuk
belanja pegawai dan belanja operasional yang notabene juga bersinggungan dengan
pegawai.
"Pak presiden sampaikan pengalaman beliau waktu menjadi Wali Kota Solo
beliau berhasil capai 45 persen untuk belanja modal itu lumayan. Ini stimulus
untuk bangunkan swasta karena dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah jadi
belanja pokok atau tulang punggung belanja," ujarnya.
Permintaan Tito tersebut menanggapi ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang
menyebut bahwa pemda belum maksimal dalam membelanjakan dana APBD untuk
penanganan dampak covid-19 pada tahun lalu.
Buktinya, dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp247,5 triliun pada
Oktober 2020, naik signifikan dibanding Juni 2020, yaitu Rp196,2 triliun.
"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan
countercyclical kemudian mampet atau tidak berjalan waktu
ditransfer ke APBD, karena berhenti dan kemudian terjadi lag atau dalam hal ini
jeda," ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
2021.
Ani, sapaan akrabnya, bahkan mengisyaratkan uang mampet pemda berujung pada
resesi ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam pada
kuartal III dan IV 2020. Tercatat, pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen di
kuartal III dan minus 2,19 persen di kuartal IV 2020.
"Kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali, terutama pada kuartal III
dan IV tahun lalu terlihat sangat menurun karena pemerintah daerah tidak
melakukan eksekusi secepat dan setepat yang diharapkan," ungkapnya.
Komentar
Posting Komentar