Anggota Komisi XI DPR dari
Fraksi PDIP Dolfie OFP meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Bappenas untuk memperbaiki kualitas program dan
penggunaan anggaran untuk mengejar target pembangunan. Sebab, kedua hal
ini dinilai masih belum maksimal.
Menurutnya, perbaikan ini salah
satunya bersumber dari perlunya penyesuaian dari Undang-Undang (UU) Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Namun, secara pararel dengan
perubahan UU, Bappenas perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan jangka pendek
agar program dan anggaran yang dibuat pemerintah lebih efektif memberi hasil
pembangunan ke masyarakat.
"Kita butuh perubahan UU untuk
bisa percepat semuanya, ini sudah berjalan sejak 2004, masa sih dari 2004, 16
tahun, Bappenas ini ngapain 16 tahun? Apa tidak bisa mencari cara berpikir agar
belanja kita semakin tahun semakin berkualitas?" ucap Dolfie saat rapat
bersama di Gedung DPR/MPR, Rabu (26/8).
"Masa kualitas belanja kita
sekarang masih sama ketika APBN (nominalnya) Rp600 triliun sampai Rp700
triliun? Kasihan masyarakat, dari dulu nasibnya tidak berubah,"
sambungnya.
Untuk memperbaiki kualitas, Dolfie melihat
pemerintah bisa melakukan dengan beberapa inovasi. Misalnya, di bidang
kesehatan, dengan meminta para rumah sakit (RS) untuk mengumumkan bahwa pasien
dengan asuransi BPJS Kesehatan akan dilayani dan tidak ditolak.
"Toh, dirut rs kan dipilih oleh
Kemenkes, jadi yang seperti ini sembari kita tunggu UU," imbuhnya.
Terkait hal ini, Menteri
PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kementeriannya memang bermaksud
melakukan peningkatan kualitas program dan anggaran melalui berbagai kebijakan
dan sinkronisasi sisi perencanaan dan implementasi. Termasuk dengan perubahan
UU.
Hal lain, Bappenas juga kerap
berkoordinasi dengan kepala daerah agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sejalan dengan target pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
Sayangnya, dalam eksekusinya, hal
ini tidak bisa dilakukan oleh Bappenas saja, namun perlu mendapat dukungan dari
kementerian/lembaga dan daerah.
"Ini yang harus kami disiplin,
tapi maaf kami belum disiplin. Tapi kan tidak bisa Bappenas sendiri yang
lakukan. Misal kami disuruh buat program untuk menyelesaikan masalah covid-19
dan TBC, tapi realisasinya di 2021, anggarannya jauh dari yang kami mintakan,
dari program yang kami susun, jadi kapasitas kami sampai situ," jelas Suharso.
Komentar
Posting Komentar