PT BESTPROFIT Perusahaan telekomunikasi asal China Huawei Technologies Co
Ltd mendapatkan rintangan di Australia. Perusahaan yang berdiri tahun
1988 ini dilarang memasok peralatan jaringan seluler 5G di negeri
Kanguru. Pemerintah Australia menganggap ada dugaan peretasan
dan gangguan keamanan dalam peralatan milik Huawei.
Tentu saja langkah
Australia ini langsung dikaitkan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS)
yang sudah lebih dulu membatasi pergerakan Huawei dan ZTE Corp di negeri
Paman Sam. Alasan penolakan memang serupa. Makanya langkah Australia ini seperti langkah politis dibandingkan persoalan keamanan nasional.
Mengutip
Reuters, Pemerintah Australia mengatakan dalam
sebuah pernyataan email pada hari Kamis kemarin menyebutkan
berdasarkan peraturan keamanan nasional memang bisa menerapkan beleid
pelarangan baik ke operator maupun ke pemasok peralatan seperti Huawei. Email
itu memang tidak menyebut spesifik nama Huawei. Namun seorang pejabat
pemerintah Australia menyebutkan surat itu memang ditujukan ke Huawei.
BEST PROFIT
Di Twitter, perwakilan Huawei di Australia langsung mengungkapkan kekecewaan atas kebijakan tersebut. Menurut
Huawei, kebijakan ini menyebabkan konsumen yang berada di negeri
Kanguru itu sebenarnya dirugikan juga. "Kami telah diberi tahu oleh
pemerintah jika Huawei dan ZTE telah diblokir dalam menyediakan
teknologi 5G di Australia. Ini benar-benar keputusan yang mengecewakan
bagi pelanggan.
Kami telah memberikan teknologi jaringan nirkabel secara
aman di Australia selama hampir 15 tahun," kicau Huawei. Pemerintah China tidak tinggal diam. Jurubicara Kementerian Luar
Negeri China Lu Kang mengatakan China menyatakan keprihatinan serius.
Menurut Lu, seharusnya Pemerintah Australia tidak menggunakan alasan
yang tidak masuk akal yang menghalangi bisnis telekomunikasi.
BESTPROFIT
Kami
mendesak Australia meninggalkan prasangka ideologis dan menyediakan
persaingan yang adil untuk operasi perusahaan China di Australia," kata
Lu. Salah satu pertimbangan Australia memblokir Huawei itu
adalah aturan dari Pemerintah China mengenai kewajiban perusahaan asal
negeri Tiongkok itu membantu proses spionase.
Komentar
Posting Komentar