Pemerintah Indonesia berencana membentuk satuan tugas (task
force) untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu minyak dan
gas bumi (migas).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar
Pandjaitan, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan
perizinan, memperbaiki kontrak, serta meningkatkan bagi hasil yang lebih
menarik bagi investor.
Luhut menekankan bahwa regulasi yang digunakan saat ini sudah tidak relevan
dengan kondisi saat ini. Banyaknya tumpang tindih perizinan di sektor hulu
migas dianggap menghambat masuknya investasi, sehingga diperlukan reformasi
untuk meningkatkan efisiensi.
"Ya, kami lagi bikin task force untuk itu, untuk
melihat aturan-aturannya. Ya, pokoknya kita bikin aturan-aturan,
insentif-insentif yang diberikan harus menarik. Kita harus kasih insentif yang
bagus," kata Luhut di Jakarta, Rabu (31/8).
Luhut juga mengakui bahwa Indonesia tertinggal dari Afrika dalam hal menarik
investasi di sektor hulu migas, dengan Afrika menawarkan skema bagi hasil yang
lebih kompetitif.
Menurut Luhut, Indonesia harus lebih jeli dalam melihat persaingan global
dan menyesuaikan strategi untuk menarik investor kembali ke Tanah Air.
"Jadi, kita sekarang ini harus tajam melihat sekeliling kita, karena
pilihan orang bukan hanya Indonesia, banyak yang lain. Jadi, ya, kita harus
melihat sekeliling kita," tandas Luhut."
Pri Agung Rakhmanto, ekonom energi dan pendiri ReforMiner Institute, berpendapat
bahwa efektivitas satuan tugas yang akan dibentuk bergantung pada ruang
lingkup, aktivitas, dan kewenangannya, serta siapa yang memimpin dan terlibat
di dalamnya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama satuan tugas ini adalah menarik kembali para
pemain global di sektor hulu migas untuk berinvestasi di Indonesia melalui
pendekatan konkret dan penawaran investasi yang menarik.
"Jadi, tingkatannya sudah pada tahap action konkret
berupa penawaran investasi atau lobi-lobi bisnis secara langsung kepada para
pengambil keputusan di IOCs itu," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (1/8).
Namun, iklim investasi di sektor hulu migas di Indonesia saat ini masih
dianggap kurang menarik bagi investor.
Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 11 isu utama
yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi, termasuk tumpang
tindih perizinan dan kewenangan antar kementerian dan lembaga, perizinan
lingkungan, regulasi ruang laut dan pertanian, serta kebijakan perpajakan yang
kurang kondusif.
Menurut riset dari Fraser Institute, skor Investment Attractiveness Index
Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 45,17, menempatkan Indonesia di
peringkat 56 dari 86 negara.
Skor ini menurun drastis dari tahun 2019, di mana Indonesia berada di posisi
27 dari 76 negara dengan skor 73,09.
Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menarik kembali investor global ke
sektor hulu migas Indonesia perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah reformasi
yang konkret dan efektif.
Komentar
Posting Komentar