DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP) menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-23 di gedung
Nusantara II, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Laporan hasil pembahasan tingkat satu dibacakan oleh
pimpinan Baleg
DPR M Nurdin. Nurdin menyebut pembahasan tingkat satu
disetujui oleh delapan fraksi dan hanya fraksi PKS yang menolak.
"Dalam rapat kerja tersebut, delapan fraksi, yaitu PDIP,
Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP, menerima hasil kerja
panja dan menyetujui RUU P3 agar disampaikan ke pimpinan DPR untuk pembahasan
tingkat dua dalam rapat paripurna. Adapun Fraksi PKS belum dapat menyetujui RUU
P3 dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua. Namun, berdasarkan tatib DPR,
rapat kerja memutuskan menyetujui hasil pembicaraan tingkat satu untuk
dilanjutkan ke tingkat dua," kata Nurdin.
Setelah itu, Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang
menanyakan persetujuan kepada anggota Dewan terkait laporan Nurdin.
"Kami tanyakan kepada seluruh anggota apakah RUU Perubahan
kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?" tanya Puan.
Para anggota menjawab setuju.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah sepakat peralihan
perundangan yang semula di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi di
Sekretariat Negara (Setneg) yang diatur dalam RUU P3.
Kesepakatan Revisi UU P3 ini diputuskan dalam rapat pleno Baleg
DPR, Rabu (13/4/2022). UU P3 nantinya akan menjadi landasan hukum bagi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Cipta Kerja).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU
PPP Achmad Baidowi sebelumnya menjelaskan bahwa Panja secara musyawarah mufakat
memutuskan beberapa poin dalam revisi UU PPP, antara lain, pertama terkait
dengan perubahan penjelasan Pasal 5 huruf g yang mengatur mengenai penjelasan
asas keterbukaan.
Kedua, perubahan Pasal 9 yang mengatur mengenai penanganan
pengujian peraturan perundang-undangan; ketiga, penambahan Bagian Ketujuh dalam
Bab IV UU PPP; keempat, penambahan Pasal 42A yang mengatur mengenai perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
"Perubahan Pasal 49, mengatur
mengenai pembahasan RUU beserta daftar inventarisasi masalah (DIM); dan
perubahan Pasal 58 mengatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan daerah," ujarnya.
Komentar
Posting Komentar