Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada
dua perbedaan yang signifikan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) di era Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengatakan salah satu hal yang mencolok dalam pemerintahan era SBY adalah
harga minyak dunia yang tiba-tiba melonjak dari US$30 per barel menjadi US$90
per barel. Hal itu membuat dompet pemerintah 'goyang' karena subsidi yang harus
diberikan membengkak.
"Jadi waktu itu saya diminta jadi menteri keuangan APBN goyang saat masa
SBY, kami merumuskan subsidi untuk melakukan penyesuaian tapi jaga juga agar
yang miskin terlindungi," ucap Sri Mulyani.
Agar masyarakat kelas menengah ke bawah tidak teriak, ia mengeluarkan program
Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, Sri Mulyani menyebut APBN mulai
mencapai titik keseimbangan satu tahun kemudian.
Tantangan lainnya adalah ketika
dampak krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998 masih terasa di zaman SBY.
Ekonomi Indonesia diakui Sri Mulyani belum sembuh sepenuhnya pada awal masa
kepemimpinan SBY.
"Kami menjalankan program baru karena harga komoditas naiknya
signifikan," terang dia.
Sebaliknya, saat Sri Mulyani menjadi bendahara negara di masa Jokowi, harga
minyak dunia justru anjlok dari US$90 per barel menjadi US$30 per barel. Tak
hanya itu, ia juga harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru berupa program
amnesti pajak yang baru diberlakukan Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan
sebelumnya.
"Ada Undang-Undang (UU) amnesti pajak, saya harus pelajari dan membuatnya
seimbang," imbuh dia.
Saat menggantikan Bambang, Sri Mulyani mengakui kondisi APBN
juga sedang tertekan. Masalahnya, jumlah penerimaannya timpang dengan kebutuhan
belanja pemerintah.
Tak sampai di sana, kini ia juga harus memutar otak membuat ekonomi Indonesia
stabil di tengah perlambatan ekonomi global dan perang dagang antara Amerika
Serikat (AS) dengan China. Sri Mulyani mengakui situasi global tak pernah bisa
diekspektasi, karena selalu berbeda tiap tahunnya.
"Ini pekerjaan rumah besar kalau bicara nasional, kebijakan apa. Tapi
tetap harus bertumpu pada manusianya, sistem pendidikannya harus baik,"
pungkas Sri Mulyani.
Komentar
Posting Komentar