Postingan

Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

Polisi Gelar Perkara Kasus Bos Sinarmas Hari Ini

  Tim kepolisian di Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim ) Polri  bakal menggelar gelar perkara awal terkait laporan terhadap Komisaris Utama Sinarmas , Indra Widjaya dan Direktur Utama Sinarmas Sekuritas, Kokarjadi Chandra secara profesional, Kamis (18/3). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono memastikan kedudukan seluruh warga sama di hadapan hukum, termasuk berlaku bagi para petinggi Sinarmas. Itu sebab dia menjamin polisi akan mengusut laporan yang diajukan oleh pengusaha asal Solo, Andri Cahyadi tersebut. " Equality before the law . Seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum yang berlaku," kata Rusdi kepada wartawan, Kamis (18/3).   Artinya, Rusdi kembali meyakinkan, dalam perkara ini Polri bakal tetap memproses keduanya jika memang ditemukan dugaan pelanggaran pidana. Tapi sejauh ini, belum ada kesimpulan menyangkut unsur pidana dari laporan tersebu...

Sidang Benur: Jam Rolex hingga Bulanan Rp50 Juta Istri Edhy

  Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor  benih lobster ( benur ) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Jakarta Pusat, Rabu (17/3), mengungkapkan sejumlah fakta baru. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan saksi untuk terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Mereka ialah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; istri Edhy, Iis Rosita Dewi; sekretaris pribadi Edhy, Anggia Tesalonika Kloer; Kepala Bagian Humas KKP, Desri Yanti; PNS KKP, Andhika Anjaresta; Dwi Kusuma Wijaya; Chandra Astan (swasta); dan Achmad Syaihul Anam.   Berikut pelbagai fakta yang terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. 1. Pemberian Jam Rolex untuk Istri Edhy Iis Rosita Dewi mengungkapkan pembelian sejumlah barang mewah seperti jam tangan, syal, hingga tas ketika berada di Amerika Serikat. Beberapa sumber uang yang digunakan un...

Warga +62 di Bayang-bayang Pengawasan Polisi Virtual

  Polisi virtual alias virtual police menuai sorotan dan kritik belakangan ini karena sempat menjemput seorang warganet asal Slawi, Jawa Tengah, AM, yang menulis komentar di unggahan akun @garudarevolution terkait Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka . Dalam komentarnya itu, AM menyindir soal pengetahuan putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu tentang sepak bola dan jabatannya di Solo. Polresta Solo pun disebutkan langsung menjemput AM dari Slawi untuk dibawa ke markas polisi di kota tempat Gibran memimpin tersebut. Di sana, petugas mengklarifikasi kepada AM di mana sang penulis komentar tersebut pun menyampaikan permintaan maaf dan menghapus unggahannya di medsos.   Setelah permintaan maaf disampaikan, Polresta Solo pun memulangkan yang bersangkutan tanpa dilakukan penahanan. Semua proses itu pun terdokumentasi dan diunggah ke akun medsos milik Polresta Solo. "Komentar ...