MSCI menunda keputusan terkait kemungkinan penurunan status pasar saham
Indonesia dari emerging market menjadi frontier market hingga November 2026,
memberi Jakarta tambahan waktu sekitar lima bulan untuk membuktikan efektivitas
reformasi yang diberlakukan sejak awal tahun.
Dikutip dari Reuters, penundaan itu membuat Indonesia untuk sementara tetap
berstatus pasar berkembang sekaligus memberi waktu tambahan bagi otoritas untuk
melanjutkan reformasi demi menjawab kekhawatiran MSCI atas transparansi pasar.
Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah menaikkan ketentuan minimum
free float atau porsi saham yang beredar di publik bagi perusahaan tercatat,
dari 7,5% menjadi 15%.
Saham free float adalah saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik dan
tidak dikuasai pemegang saham inti seperti manajemen perusahaan, investor
jangka panjang, atau pemerintah.
Baca Juga: Sentimen MSCI
tak cukup dorong rupiah menjauhi Rp18.000/US$
Kebijakan ini dirancang untuk meredam kekhawatiran soal pembentukan harga
saham yang dianggap tidak wajar. Pelaku pasar sebelumnya menyoroti dugaan
praktik transaksi antarpihak terafiliasi yang kerap disebut sebagai “saham
gorengan”.
Dengan jumlah saham yang beredar lebih besar, ruang untuk mengerek harga
secara artifisial dinilai menjadi lebih sempit.
Selain itu, Indonesia juga menurunkan ambang batas kewajiban keterbukaan
pemegang saham dari sebelumnya minimal 5% menjadi 1%. Klasifikasi jenis
pemegang saham pun diperluas.
Pada April 2026, Bursa Efek Indonesia juga merilis daftar saham dengan konsentrasi
kepemilikan tinggi untuk memberi gambaran lebih jelas soal potensi perdagangan
terkoordinasi.
Aturan modal minimum bagi perusahaan sekuritas dan sejumlah manajer aset
juga diperketat untuk menekan risiko manipulasi pasar.
Di saat yang sama, otoritas berencana mempercepat proses demutualisasi
bursa, yakni mengubah bursa dari organisasi yang dimiliki dan diatur para
anggotanya menjadi entitas publik yang dimiliki pemegang saham. Langkah ini
diharapkan memperkuat tata kelola dan menyelaraskan BEI dengan bursa-bursa
regional lain.
Di sisi manajemen, Indonesia juga telah menunjuk pimpinan baru di otoritas
jasa keuangan, pengawas pasar saham, serta direksi baru bursa. Peringatan awal
dari MSCI pada Januari 2026 sebelumnya sempat memicu gelombang pengunduran diri
pejabat senior di pasar modal.
MSCI menilai reformasi yang dilakukan Indonesia merupakan langkah ke arah
yang benar. Namun, lembaga penyedia indeks global itu menekankan bahwa
implementasi yang konsisten dan dampak nyata dari reformasi tersebut masih
perlu dibuktikan.
Masalahnya, reformasi paling krusial, yakni kenaikan free float, tidak bisa
diterapkan sekaligus.
Regulator membagi emiten ke dalam tiga kelompok berdasarkan kapitalisasi
pasar per 31 Maret 2026, dengan tenggat implementasi antara satu hingga tiga
tahun. Artinya, dampak penuh dari kebijakan ini baru bisa benar-benar diukur
setidaknya mulai tahun depan.
Proses demutualisasi bursa juga membutuhkan waktu. Di sisi lain,
keberhasilan reformasi belum tentu otomatis terjamin.
Kenaikan free float mengharuskan emiten melepas lebih banyak saham ke
publik, padahal daya serap pasar domestik relatif dangkal dan investor asing
masih berhati-hati terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang
dipandang populis.
Berdasarkan perhitungan Bursa Efek Indonesia per akhir 2025, jika tidak ada
perusahaan yang memilih delisting, maka diperlukan tambahan saham senilai
sekitar Rp187 triliun agar seluruh emiten memenuhi ketentuan free float 15%.
Untuk menjaga permintaan di pasar, Indonesia telah memberi ruang bagi
perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk menambah investasi saham. Danantara
Indonesia juga berpotensi meningkatkan investasinya di pasar saham, bahkan
menjadi pemegang saham bursa setelah proses demutualisasi berjalan.
Komentar
Posting Komentar