Jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin,
Jakarta Pusat menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo mengaku setuju untuk membongkar jalur tersebut.
Polemik ini bermula ketika Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
mengusulkan agar jalur sepeda itu dibongkar. Hal itu ia sampaikan langsung
ketika rapat Komisi III bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu
(16/6).
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di
sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan
semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.
Politikus Partai NasDem itu beralasan, keberadaan jalur sepeda berpotensi
menimbulkan diskriminasi antar pengguna jalan, maupun antara pengguna sepeda
jenis lainnya seperti road
bike atau sepeda lipat.
Menanggapi hal tersebut, Listyo mengaku setuju untuk membongkar jalur sepeda
tersebut. Pihaknya akan mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur
sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-Thamrin.
"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata
Listyo.
Bahkan menurut Listyo, Polri akan studi banding ke negara-negara tetangga
dalam waktu dekat. Studi banding dilakukan untuk melihat pengaturan rute
sepeda, baik yang digunakan untuk berangkat kerja ataupun berolahraga.
Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, Listyo mengatakan Polri akan
melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.
"Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Sehingga
kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak
mengganggu para pengguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur
tersebut," ujar Listyo.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Februari 2021 tengah mengerjakan
proyek jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-Thamrin.
Jalur sepeda sepanjang 11,2 kilometer itu dibuat dengan anggaran Rp28
miliar. Dari jumlah anggaran itu, sebanyak Rp800 juta diperuntukan untuk
membangun tugu.
Mengenai usulan pembongkaran jalur sepeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad
Riza Patria buka suara. Menurut dia, Pemprov DKI bakal mempertimbangkan semua
masukan, termasuk sikap Kapolri Jenderal Listyo.
"Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua
pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," kata Riza di kompleks DPRD DKI
Jakarta, Rabu.
Riza mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait
keberadaan jalur khusus bagi pesepeda. Oleh sebab itu, semua keputusan nantinya
tetap akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
Komentar
Posting Komentar