Sidang lanjutan kasus dugaan suap minyak goreng di
Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, berlangsung pada Selasa (20/9/2022). Sidang
beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Empat orang saksi yang hadir dari Kementerian Perdagangan (Kemendag)
menjelaskan soal beberapa perubahan syarat penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) minyak goreng. Di antara
syarat itu adalah kewajiban memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) alias
kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Berdasarkan keterangan saksi
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Farid Amir, penerbitan
Persetujuan Ekspor (PE) untuk Wilmar Nabati sudah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan memenuhi syarat yang ditetapkan.
"Karena PT Wilmar Nabati
Indonesia sudah memenuhi syarat DMO 20 persen tersebut," ujar Farid
bersaksi di Pengadilan Tipikor, Senin (20/9/2022).
Faarid Amir, mengungkap soal
pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO itu. Ihwal adanya kewajiban ini
dibahas dalam rapat yang digelar pada 14 Februari 2022.
"Mekanisme di rapat tersebut
disampaikan terkait komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan
CPO dengan komitmennya ditentukan dalam rapat tersebut," ujar Farid.
Dia mengatakan, dalam rapat tersebut
penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia
(IRAI) Lin Che Wei sempat mengusulkan agar DMO 20% hanya melalui diskresi
menteri perdagangan.
Penuhi Syarat DMO
Kuasa Hukum Master Parulian Tumanggor (MPT), Juniver Girsang menjelaskan
dalam persidangan telah disampaikan oleh saksi dari Kementerian Perdagangan
bahwa kliennya sudah memenuhi syarat DMO sebagaimana yang ditentukan.
"Mengenai kewajiban pengusaha ini sudah dilaksanakan, kami dari Wilmar
punya bukti bahwa DMO sudah dipenuhi," tuturnya.
Salah satu yang dipermasalahkan pihak Wilmar dan produsen CPO adalah
persentase DMO yang berubah, awalnya 20 persen dari total produksi, kemudian
berubah kembali menjadi 30 persen. Hal ini, kata Juniver, mengakibatkan
produsen dan pengusaha menjadi korban kebijakan.
Juniver berharap dalam pemeriksaan lanjutan saksi-saksi, akan lebih terbuka
lagi.
"Jelas bahwa pengusaha (PT Wilmar) sudah menjalankan DMO, dan mereka
belum mendapatkan hak mendapat ekspor. Lalu berubah peraturan lagi. Kami akan
buktikan, kami tinggal menagih hak kami, karena ekspor belum terlaksana,
peraturan berubah lagi," tuturnya.
Komentar
Posting Komentar