Dalam rangka persiapan peresmian tiga provinsi
baru di Papua, pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas)
Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. DOB ini telah bergerak ke tiga
lokasi provinsi baru terhitung sejak Senin, 5 September 2022 lalu. Ada pun
kunjungan kerja tahap pertama dimulai pada rentang waktu 5-10 September yang
meliputi Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yang dilakukan oleh
Kelompok Kerja (Pokja) I, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah oleh Pokja II,
dan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan oleh Pokja III.
"Pokja III tersebut terus bekerja untuk mendorong kesiapan
peresmian provinsi baru di Papua," kata Ketua Pokja III yang juga
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat
Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Sumule Tumbo lewat keterangan
resminya yang diterima Liputan6.com, Rabu (7/9/2022).
Dia berharap pihak-pihak terkait dapat memberi dukungan penuh
serta menjalankan komitmen bersama agar kebijakan tersebut berjalan sesuai
rencana.
"Kita (di sini) melakukan identifikasi secara konkret
terkait dengan kesiapan-kesiapan, baik penyampaian hibah aset, pinjam pakai
aset, hibah uang yang nantinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan," kata Sumule di hadapan awak
media.
Lebih lanjut, Sumule mengatakan, Pokja III nantinya bakal
melaporkan secara berkala hasil kunjungan kerja di Provinsi Papua Pegunungan
kepada pimpinan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk itu diperlukan
kesolidan agar transisi menuju peresmian Provinsi Papua Pegunungan dapat
tercapai sesuai jadwal.
Sumule juga menjelaskan bahwa selama di Wamena Jayawijaya,
pihaknya bersama anggota pokja III lainnya akan melakukan sejumlah verifikasi.
Hal itu seperti verifikasi kantor sementara pemerintahan provinsi, lokasi lahan
pusat pemerintahan provinsi, serta rumah dinas penjabat gubernur dan penjabat
sekretaris daerah provinsi.
Di samping itu, pokja juga akan melakukan
verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN), data dan
dokumen penyerahan aset, serta dokumen pemberian hibah.
"Tak hanya itu, pokja juga akan mendorong
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA)
2022, TA 2023, serta melakukan agenda lainnya sesuai kebutuhan,"
tambahnya.
Untuk diketahui, pada hari pertama kunjungan
kerja kali ini, pokja telah menggelar rapat konsolidasi di Gedung Aithousa
Betlehem, Wamena, Jayawijaya.
Dalam agenda rapat tersebut turut mengundang
jajaran bupati/wakil bupati, sekretaris daerah dan kepala dinas terkait di
wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Usai rapat, seluruh anggota Pokja III
meninjau lokasi calon kantor gubernur sementara, serta lokasi lain yang
direncanakan bakal menjadi rumah dinas Gubernur Papua Pegunungan.
Komentar
Posting Komentar