Pemerintah terus mendorong dan merealisasikan program penurunan emisi sebagai langkah kongkrit atas
kesepakatan dunia internasional.
Hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi di berbagai wilayah Indonesia
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
ni merupakan komitmen pemerintah Indonesia melalui Forest and Other
Land Uses Sink atau FoLU Net Sink 2030," ujar Sekretaris Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanab dan Tata Kelola Lingkungan (PKTL) Kementerian LHK,
Hanif Faisol dikutip Selasa (23/8/2022).
Ia menambahkan bahwa saat ini program tersebut sudah pada tahap perencanaan
operasional. "Jadi kita sudah tidak lagi bicara soal rencana aksi,
melainkan sudah kepada operasional," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Hanif menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov
Lampung atas dukungan pemerintah terhadap program FoLU Net Sink 2030.
"Kami sangat mengapresiasi Pemprov Lampung yang telah melakukan
akselerasi dan langkah-langkah dalam mengimplementasikan program nasional
ini," tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto
menyebutkan, bahwa pihaknya juga telah memiliki program mengenai penurunan
emisi.
"Kita mendukung penuh program ini, dan telah ditetapkan melalui
Peraturan Gubernur No 32 a, Tahun 2012. Hal ini tentunya kami lakukan, selain
mendukung pemeintah pusat, tapi juga kami menyadari bahwa penurunan emisi bukan lagi menjadi isu internasional, melainkan
persoalan lokal," jelasnya.
Pemerintah mengharapkan pembangkit listrik tenaga panas
bumi (PLTP) menjadi salah satu prioritas dalam menggantikan energi fosil
sekaligus pencapaian net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon di
Indonesia.
Seperti diketahui, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan
yang dapat menjadi beban dasar (base load) dalam sistem ketenagalistrikan
dengan capacity factor yang tinggi, yaitu di atas 95 persen.
"Terlebih lagi, PLTP merupakan energi terbarukan yang rendah
emisi, tidak terpengaruh cuaca, serta lebih stabil terhadap pengaruh fluktuasi
harga bahan bakar fosil," ujar Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, melansir Antara
di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Dadan mengungkapkan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), bagian dari
Subholding Power & New Renewable Energy PT Pertamina (Persero), adalah
entitas bisnis yang menjadi salah satu motor pengembangan panas bumi.
Apalagi, PGE memiliki pengalaman yang baik dalam pengembangan panas bumi di
tanah air dengan dukungan kompetensi SDM yang mumpuni serta pendanaan yang
memadai.
"Kegiatan panas bumi pada prinsipnya merupakan kegiatan yang sangat
rendah emisi sehingga dengan 672 megawatt (MW) kapasitas terpasang yang
dioperasikan sendiri oleh PGE secara tidak langsung telah berkontribusi pada
pencapaian NZE yang dicanangkan oleh pemerintah," ujarnya.
Dadan menyebutkan dalam RUPTL 2021-2030 target pengembangan PLTP sebesar
3.355 MW. Pemerintah aktif melakukan monitoring secara berkala terhadap
pembangunan PLTP yang masuk dalam daftar RUPTL.
"Kami juga melakukan fasilitasi jika terjadi kendala yang berpotensi
mempengaruhi jadwal COD (beroperasi secara komersial) dari masing-masing PLTP
dimaksud," katanya.
Komentar
Posting Komentar