Pemerintah Israel langsung naik pitam setelah kelompok
pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) B'Tselem menyebut negara yang
menduduki wilayah Palestina itu sebagai rezim apartheid.
Menteri Pendidikan Israel, Yoav Galant, memerintahkan untuk melarang
kelompok aktivis HAM B'Tselem memberi penjelasan atau pemahaman tentang hak
asasi di lembaga pendidikan.
"Saya meminta direktur jenderal mencegah lembaga yang menyatakan Israel
sebagai negara apartheid atau mempermalukan tentara Israel memberikan materi di
sekolah," cuit Galant melalui Twitter, seperti dilansir Associated Press,
Senin (25/1).
"Kementerian Pendidikan di bawah kepemimpinan saya akan terus
mengajarkan tentang negara Yahud yang demokratis dan pandangan Zionisme,"
lanjut Galant.
Menanggapi hal itu, B'Tselem menyatakan mereka tidak akan gentar dan akan
tetap memberikan materi pembelajaran melalui telekonferensi dari Haifa.
"B'Tselem akan tetap melanjutkan misinya untuk merekam kenyataan,
menganalisisnya, dan memaparkan temuan kami kepada masyarakat Israel dan
dunia," demikian isi pernyataan B'Tselem.
Dalam laporannya yang dirilis 12 Januari lalu, B'Tselem melaporkan hak warga
Palestina di Tepi Barat lebih sedikit selama di bawah kendali Israel. Kondisi
ini kontras dengan orang Yahudi yang hidup di seluruh wilayah Laut Mediterania
dan Sungai Jordan.
B'Tselem tersebut berpendapat, Israel menutupi kenyataan bahwa ada sekitar 7
juta orang Yahudi dan 7 juta orang Palestina yang hidup di bawah satu sistem
dengan hak-hak yang sangat tidak setara.
Pada 2018 silam, pemerintah Israel mengesahkan undang-undang yang melarang
kelompok yang menentang aksi pasukan Israel memberikan materi di lembaga
pendidikan.
Beleid itu dibuat sebagai tanggapan atas kegiatan kelompok Breaking
the Silence, yakni sekumpulan mantan tentara Israel yang memutuskan
membeberkan kebijakan keji negara itu dalam pendudukan di Tepi Barat.
Israel sudah sejak lama mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, di
mana warga Palestina juga memiliki hak yang sama. Israel sendiri merebut
Yerusalem timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza dalam Perang 1967. Namun,
pencaplokan Israel atas Tepi Barat bahkan tidak diakui dunia.
Meski sebagian besar orang Palestina di Yerusalem Timur adalah
"penduduk" Israel, tapi status mereka bukan warga negara dengan hak
suara.
Israel sempat menarik pasukan dan warganya dari Gaza pada 2005, tapi mereka
kembali memberlakukan blokade usai kelompok militan Hamas merebut kekuasaan dua
tahun kemudian.
Selama beberapa dekade terakhir, para kritikus Israel memakai istilah
"apartheid" sebagai wujud paling keras untuk mengkritik negara Zionis
tersebut.
Mahkamah Internasional (ICC) mendefinisikan apartheid sebagai "rezim
penindasan sistematis dan dominasi yang dilembagakan oleh satu kelompok
ras".
Israel dengan tegas menolak tuduhan tersebut, pihaknya berkilah bahwa pembatasan
yang diberlakukan di Gaza dan Tepi Barat adalah tindakan sementara yang
diperlukan untuk keamanan.
Komentar
Posting Komentar