Menteri Ara dan Nusron Sepakat Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR

  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sepakat menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara gratis. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ara juga mengapresiasi terobosan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Terobosan kolaborasi yang juga luar biasa dengan Pak Nusron adalah sertipikasi gratis bagi MBR. Itu merupakan karya dan dukungan yang luar biasa dari Menteri ATR/BPN bagi rakyat kecil," ujar dia dikutip dari keterangan resmi. Menteri Ara menuturkan, sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena tidak hanya memberikan kepastian...

2018, Pengguna Kartu Seluler Wajib Terdaftar di Disdukcapil



Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggodok aturan bagi pengguna kartu seluler wajib terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam aturan ini, nanti saat mendaftarkan kartu baru, maka verifikasi dan validasinya langsung ke Disdukcapil. best profit pekanbaru

Kartu perdana hanya akan aktif setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Disdukcapil. Aturan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2017.Berlakunya Februari tahun depan, rencana kami, akan ada sosialisasi dulu sekitar tiga bulan," ujar Komisioner BRTI, Agung Harsono usai seminar nasional bertajuk 'Menagih Langkah Nyata Industri Telekomunikasi dan OTT Hadapi Konten Negatif' di Balai Kartini, Jakarta Senin 28 Agustus 2017. pt bestprofit pekanbaru

Aturan tersebut, kata Agung akan selesai kemungkinan pada akhir tahun ini. Jadi, seluruh operator telekomunikasi nantinya akan terhubung dengan Disdukcapil.Agung mengungkapkan, alasan diterbitkannya peraturan itu karena ditemukan kasus kebanyakan kartu yang terdaftar tidak valid. Meski, telah diterbitkan aturan terbaru tahun kemarin, yang mengharuskan setiap kartu perdana registrasinya harus menggunakan KTP.

Setiap ada pelaporan tindak kejahatan, kan kita di cek, banyak sebagian besar nama ‘aaaa’, alamat ‘bbbb’," jelas Agung.Agung menyatakan, sekitar 350 juta kartu seluler yang tersebar, hanya sedikit yang datanya jelas dan terverifikasi. Dengan RPM 12 2017, kita berharap, tahapan siapanya jelas, ketika terjadi apa-apa itu juga jelas," ujar dia. bestprofit pekanbaru

Komentar

Postingan populer dari blog ini

IHSG Dibuka Rebound Selasa (5/8) Ikuti Bursa Asia, Pasar Taruh Harapan The Fed Rate

Investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih bisa panen dividen menjelang akhir Juni 2026.

Rupiah diprediksi masih akan bergerak fluktuatif dan cenderung tertekan pada perdagangan awal pekan ini