Direktur Operasi dan Produksi Timah (TINS) Diberhentikan Sementara, Ada Apa?

  Emiten anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara Direktur Operasi dan Produksi Nur Adi Kuncoro terhitung sejak 13 Oktober 2025. Manajemen TINS tidak menjelaskan secara rinci penyebab pemberhentian Nur Adi Kuncoro dari posisi tersebut. Bila merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Nur Adi Kuncoro diberhentikan dari jabatannya untuk sementara karena terdapat alasan mendesak bagi perusahaan.  "Perusahaan memberikan tugas kepada Direktur Utama PT Timah Tbk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan ditetapkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat," tulis Division Head Corporate Secretary Timah Rendi Kurniawan dalam keterbukaan informasi, Rabu (15/10/2025) malam. Pihak TINS merujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan unt...

DKI Siapkan Rp1 Triliun Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai

 

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan siap mendukung pemerintah pusat dalam pembebasan lahan di bantaran sungai untuk program normalisasi sungai-sungai besar di Jakarta. Dana Rp1 triliun pun disiapkan pada 2021.

 

"Untuk kali-kali besar Ciliwung dan segala macam kewenangan penanganan konstruksinya di Kementerian Pekerjaan Umum. Pemprov Itu adalah mendukung, memback-up penyediaan lahannya," kata Yusmada di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/2).

Ia mengatakan untuk tahun 2021 ini pihaknya menyiapkan total anggaran Rp1 triliun untuk pembebasan lahan lima sungai atau kali dalam APBD 2021. Kelima lahan itu di antaranya di bantaran kali Angke, Sunter, Ciliwung, Pesanggrahan, dan Jati Kramat.

Sementara itu, pada tahun lalu, Yusmada mengatakan, DKI juga sudah melaksanakan pembebasan lahan di sebagian Kali Ciliwung dan Sunter. Menurut Yusmada, lokasi pembebasan lahan akan ditentukan bersama dengan pusat.

"Sudah jalan tahun lalu, kita sudah melaksanakan. Datanya saya ini dulu ada Rp340 miliar yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan di Sunter," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menagih komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembebasan lahan agar normalisasi sungai dapat segera berjalan.

Staf Ahli Menteri PUPR bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali tahun lalu mengatakan, normalisasi sungai sangat dibutuhkan oleh Jakarta agar banjir tidak terjadi lagi. Namun demikian, pemerintah pusat tidak bisa melanjutkan normalisasi jika pembebasan lahan tidak dilakukan.

"Sesuai dengan kesepakatan kita 2015 bahwa kita memang pemerintah pusat menjamin proses fisik konstruksinya, tetapi untuk memindahkan warga itu kan sudah disepakati tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta," kata Firdaus saat itu.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cermati Rekomendasi Saham Pilihan Analis untuk Senin (3/3) Usai IHSG Terjun ke 6.270

Bitcoin Menuju US$115.000, Tapi Tangan Tak Terlihat Dealer Bisa Redam Rally

Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Senin 12 Februari 2024, Cek Daftarnya di Sini