Diplomat Myanmar yang dipecat
dan pemerintah junta militer kini tengah bersaing memperebutkan kursi
perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Dilansir Reuters, Rabu (3/3), diplomat Myanmar, Kyaw Moe Tun,
menuliskan surat kepada Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir, dan Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyatakan dia masih sah menjadi
Duta Besar Myanmar untuk PBB.
"Pelaku kudeta terhadap pemerintah Myanmar tidak berwenang untuk
mengambil alih kekuasaan presiden negara saya," demikian isi surat Tun.
Junta militer Myanmar menyatakan memecat Tun karena dinilai berkhianat,
setelah menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum PBB yang menyatakan dia
mendukung pemerintahan Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu
Kyi. Saat itu Tun juga mendukung gerakan rakyat yang menentang kudeta dan
menuntut pemerintahan demokratis.
Akan tetapi, junta militer Myanmar mengirim surat kepada PBB yang berisi
mengangkat Wakil Duta Besar untuk PBB, Tin Maung Naing, menggantikan posisi
Tun.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicara Stephane
Dujarric menyatakan sudah menerima surat pemberitahuan dari junta militer
Myanmar terkait perubahan perwakilan di PBB.
"Jujur saja ini situasi yang unik dan sudah sangat lama tidak terjadi.
Kami mencoba menyelesaikan hal ini dengan sejumlah aturan hukum dan
mempertimbangkan dampak lainnya," kata Dujarric.
Kini usulan pergantian perwakilan di PBB yang diajukan junta militer Myanmar
harus ditelaah oleh sembilan negara anggota Komite Perwakilan PBB. Mereka yang
nantinya akan memutuskan siapa yang berhak mewakili Myanmar di lembaga itu,
apakah Tun atau calon utusan yang diajukan oleh junta militer.
Kekerasan yang dilakukan aparat Myanmar terhadap para demonstran juga terus
menelan korban. Kemarin tercatat ada tiga orang demonstran terluka akibat
tertembak peluru tajam saat aparat membubarkan unjuk rasa menentang kudeta.
Sampai saat ini diperkirakan ada 24 orang meninggal dalam aksi unjuk rasa di
Myanmar.
Guterres mendesak junta militer Myanmar berhenti menggunakan kekerasan untuk
menghadapi pengunjuk rasa.
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendesak
supaya seluruh negara anggota PBB tidak mengakui pemerintahan junta militer
untuk memberikan tekanan diplomatik selepas kudeta pada 1 Februari lalu.
Komentar
Posting Komentar