PT Bank Danamon Indonesia
Tbk. (BDMN) menanggapi soal gugatan bank pelat merah PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk. (BBNI) terhadap bank milik Grup MUFG asal Jepang itu. Seperti
diberitakan sebelumnya, BNI mendaftarkan perkaranya pada Selasa (24/10/2023)
dengan nomor perkara 1041/Pdt.Bth/2023/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan.
Adapun gugatan yang diajukan
oleh BNI kepada Bank Danamon adalah terkait dengan adanya peletakan sita
eksekusi yang diajukan oleh Bank Danamon pada tahun 2022 terhadap jaminan
kredit Debitur PT Power Clutch Indonesia di BNI yang telah diikat secara dengan
Hak Tanggungan sejak tahun 2011.
Baca:
Kronologi
BNI & Danamon Rebutan Tanah Jaminan Utang di Bali
|
"Dapat kami sampaikan
bahwa BNI dan Danamon telah melakukan diskusi yang bersifat konstruktif yang
menghasilkan kesepakatan yang baik dan diterima oleh kedua belah pihak untuk
mengakhiri perihal ini," kata Bank Danamon dalam pernyataan kepada CNBC
Indonesia, Rabu (25/10/2023).
Melihat situs SIPP PN Jakarta
Selatan, belum dapat ditampilkan petitum dari gugatan tersebut. Mengutip situs
yang sama, sidang pertama dari perkara ini terjadwal pada Selasa (7/11/2023).
BNI menyatakan bahwa bahwa
gugatan tersebut diajukan BNI sebagai wujud dari komitmen BNI dalam menjunjung
tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan merupakan upaya kami untuk
mempertahankan hak-hak yang sah atas jaminan Debitur BNI.
Ternyata, pada tahun 2017,
Bank Danamon juga menggugat PT Power Clutch Indonesia dan Handy Cahyadi selaku
Direktur Utama perusahaan. Mengutip salinan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor
2119 K/Pdt/2018, Power Clutch Indonesia telah melakukan wanprestasi/ingkar
janji terhadap Bank Danamon yakni utang jatuh tempo sebesar Rp59,16 miliar.
Utang tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 tanggal 27 Juli 2010.
Dalam putusan tersebut, Power
Clutch Indonesia dan Handy Cahyadi dihukum untuk membayar hingga dengan lunas
seluruh utangnya terhadap Bank Danamon.
Selain itu, putusan MA itu
juga menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang
dilakukan terhadap harta benda milik Handy selaku penjamin. Yakni, sebidang
tanah seluas 1.560 m2 dan sebidang tanah seluas 584 m2. Kedua tanah tersebut
terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Bali, dan Handy tercatat sebagai pemegang hak dari keduanya.
MA berpendapat bahwa para
tergugat telah terbukti wanprestasi karena telah menunggak pembayaran hutangnya
selama 17 bulan dan jangka waktu pengembalian kredit telah berakhir pada
tanggal 27 Juli 2015. Dengan demikian Para Tergugat wajib melunasi hutangnya tersebut
ditambah bunga dan penalti.
Namun, MA menyatakan tidak
bisa mengabulkan permohonan sita jaminan, karena kewenangan untuk meletakkan
sita jaminan adalah merupakan kewenangan penuh Pengadilan Negeri. Sementara
itu, dijelaskan Pengadilan Negeri tidak meletakkan sita jaminan.
Komentar
Posting Komentar