|
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pernah dilakukan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan lebih efektif dibandingkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro saat
ini.
Pandu menyebut efektivitas tersebut terbukti dengan adanya penurunan angka
pertambahan kasus positif Covid setelah diberlakukannya PSBB.
"Terbukti, setiap dilakukan pengetatan dua minggu kemudian akan turun.
Begitu dilonggarkan, diketatkan lagi turun lagi," ucap Pandu
Selasa (22/6).
Pandu juga menjelaskan secara hukum, PSBB juga lebih jelas dibandingkan
dengan PPKM. Ia menyebut PSBB memberi keleluasaan bagi setiap kepala daerah
untuk menerapkan penanganan pandemi dengan menyesuaikan persoalan di wilayahnya
masing-masing.
"PPKM itu tidak punya dasar hukum. Dasar hukumnya hanya surat putusan
bersama beberapa menteri," ucap Pandu.
PSBB diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pandu mengatakan dari landasan peraturan tersebut keluar peraturan-peraturan
turunan.
Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Dalam aturan tersebut dikatakan gubernur/bupati/walikota mengusulkan
pelaksanaan PSBB di wilayahnya kepada menteri kesehatan. Jika disetujui, maka
PSBB dapat diterapkan.
Pelaksanaan PSBB juga bisa ditetapkan langsung oleh menteri kesehatan atas
pertimbangan atau usul dari ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 (sekarang Satgas Penanganan Covid-19).
Anies kemudian menerapkan PSBB pertama kali pada 10 April setelah sebulan
sejak dua kasus Covid-19 pertama ditemukan awal Maret.
Penerapan PSBB pertama itu berakhir pada 23 April 2020. Anies kemudian
memperpanjang penerapan PSBB sebanyak dua kali yakni pada 24 April-22 Mei 2020
dan 24 Mei-4 Juni 2020.
Pada 14 September 2014, Anies menerapkan PSBB total menyusul lonjakan kasus
yang terjadi di DKI Jakarta.
Klaim Anies terkait hasil penerapan PSBB Jakarta bisa dicek di
sini.
Pandu menilai keberadaan landasan hukum itu menjadi penting sebab
berpengaruh pada implementasinya, terutama masalah anggaran.
"Dengan demikian karena hukumnya kuat juga alokasi pendanaan dan
sebagainya bisa disalurkan karena menunjang ada aturan hukumnya bukan untuk
kegiatan kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya. Dan bisa dimonitoring, bisa
dievaluasi dan sebagainya," jelas Pandu.
Selain itu, Pandu juga menilai pelaksanaan PSBB bersifat lebih ketat karena
terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi.
Pembatasan tersebut meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja,
menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat
atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, hingga pembatasan moda
transportasi.
Sementara dalam pengetatan PPKM mikro, pemerintah menerapkan sejumlah aturan
yakni WFH 75 persen dan 25 persen bekerja dari kantor untuk wilayah zona merah.
Diketahui,
Namun, di tengah lonjakan kasus Covid-19 itu, sejumlah pihak menyerukan agar
pemerintah kembali menerapkan PSBB demi mencegah penyebaran virus corona
(Covid-19) yang semakin masif. Bahkan, beberapa pihak menyarankan pemerintah
menerapkan lockdown regional.
|
Komentar
Posting Komentar