Tertinggal dari RI, Malaysia Kebut Regulasi Mobil Listrik

 

Pemerintah Malaysia menyadari dan segera mengejar ketertinggalan pengembangan mobil listrik dibanding Indonesia dan Thailand dengan membuat kebijakan khusus sebagai bagian dari revisi Kebijakan Otomotif Nasional (National Automotive Policy/NAP) 2020.

 

Menurut CEO Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii) Datuk Madani Sahari, pemerintah Malaysia memahami pentingnya elektrifikasi sehingga ingin mengubah kebijakan, khususnya untuk segmen mobil listrik.

Madani bilang kebijakan baru diharapkan dapat sekaligus menarik investasi dari pabrikan otomotif. Berhembus kabar bila kebijakan ini akan dirilis pemerintah pada akhir kuartal pertama 2021.

 

Sementara itu Presiden Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) Datuk Aishah Ahmad belum dapat memastikan kapan pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Tapi diyakini Aishah pemerintah serius mendukung era mobil listrik melalui regulasi baru.

"Pemerintah serius mempertimbangkan insentif seperti apa yang harus diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan kendaraan listrik di Malaysia. Mereka sedang memeriksanya, tetapi masalahnya belum selesai," kata Aishah mengutip Paultan yang mendapatkan informasi dari pemberitaan The Edge, Jumat (26/3).

"Masih dalam pembahasan dan saya belum tahu kapan diumumkan. Yang bisa saya katakan mereka melihat-lihat karena tidak mau ketinggalan," katanya sembari memastikan bila pembahasan yang dilakukan pemerintah bukan sekadar regulasi, melainkan juga terkait infrastruktur.

Dilaporkan sebelumnya aturan yang dirancang mungkin akan menbuat pemerintah lebih fleksibel dalam hal mobil listrik. Kemudian ada pembicaraan dalam pembahasan aturan tentang kemungkinan penghapusan cukai dan bea masuk untuk kendaraan listrik.

Madani menambahkan kebijakan baru itu akan mengatasi masalah secara luas dan tujuannya memastikan elektrifikasi pada akhirnya muncul pada tingkat yang signifikan.

"Jika kita tidak masuk ke EV, akan banyak aspek teknologi yang tidak akan diterapkan di negara kita. Jadi, Malaysia rugi, "ujarnya.

Tak seperti Malaysia, pemerintah Indonesia diketahui telah lebih dahulu mendukung era kendaraan listrik melalui berbagai regulasi. Kebijakan yang ditelurkan juga diklaim telah berhasil menarik sejumlah investasi dari pabrikan otomotif, terutama Jepang.